DPRD Apresiasi BPR Dividen hingga Miliaran Rupiah

CIREBON - Keberadaan BUMD di Kabupaten Cirebon memberi sumbangsih besar kepada daerah. Salah satunya BPR. Yang menghasilkan dividen hingga miliaran rupiah. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno SH mengatakan,  tidak semua BUMD kurang berkontribusi kepada daerah. Sebut saja BPR.

Di tahun 2020 lalu dividen atau penghasilan perusahaan mencapai miliar rupiah dan telah memberikan pemasukan ke daerah.

Cakra menjelaskan, BUMD BPR di daerahnya ada yang milik tunggal dan ada yang milik gabungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang milik tunggal yakni pusatnya di Kecamatan Babakan yaitu Bank Kabupaten Cirebon (BKC). Sedangkan yang milik bersama yakni BPR Astanajapura.

• 

\"Kemarin, BPR Astanajapura sudah RUPS dengan provinsi. Alhamdulilah, ada dividen sekitar Rp7 miliar. Tapi karena sahamnya bersama provinsi, maka dibagi dua. Kabupaten Cirebon kebagian Rp3 miliar lebih,\" kata Cakra, kemarin.

Sedangkan BUMD BPR yang milik tunggal, bahkan penghasilannya lebih besar. Yakni mencapai Rp8 miliar di tahun lali. \"Kita apresiasi. Di tahun 2020 dividennya sebesar Rp8 miliar. Hanya saja BPR yang milik tunggal ini belum ada RUPS. Ternyata, BPR ini setelah dimarger ada peningkatan signifikan,\" ungkap Cakra.

Peningkatan yang dimaksud dalam artian pengelolaan manajemennya. Karena memang tidaklah mudah. \"Contoh BPR Astanajapura itu, dari 7 digabung menjadi 1. Induknya di Astanajapura. BKC cukup berat. Karena dari 12 digabung jadi 1,\" katanya.

Pihaknya berharap hadirnya BPR, ada inovasi terutama di masa pandemi Covid-19 ini yang bisa mengembangkan dan menumbuhkan UKM di Kabupaten Cirebon.

\"Ternyata itu bisa kita rasakan. Salah satunya kehadiran program KUT daerah yang bunganya hampir sama dengan KUR Nasional yakni 6 persen. Kita rata-rata perbulannya 0,6 persen. Ini sangat membantu. Perlu kita berikan apresiasi,\" katanya.

Tetapi pihaknya ingin tetap ada evaluasi. Termasuk sasarannya. Pihaknya ingin BPR tidak hanya kepada pegawai-pegawai yang berpatokan pada gaji tetap saja.

\"Kita ingin ada terobosan. Memang harus kita drong untuk perkembangan di UKM. Termasuk pasar-pasar. Sekaligus meminimalisir kredit-kredit harian yang tidak bertanggungjawab. Bunganya kan cukup besar. Akhirnya membebani masyarakat,\" kata Cakra.

Hadirnya BPR juga, diharapkan bisa mendorong dan membantu untuk menekan kemiskinan. Sebab, jika UKM berkembang pesat, maka kemiskinan bisa ikut dientaskan.

\"RUPS itu kan laporan akhir kegiatan. Dividen yang nanti akan disetorkan oleh BPR itu berapa ke daerah. Dan setelah merger , alhamdilillah target dari pada penetapan memang dividennya naik. Tiap tahunnya itu naik,\" imbuhnya.

Ia pun meminta BPR untuk tetap mempertahankan kinerjanya. Melihat laba yang terus meningkat, Pemda, kata Cakra, harusnya memberi support untuk mengembangkan BPR. Mesti ada satu sepemikiran yang sama. Contoh, pihaknya sudah menyepakati paperda penyertaan modal. Tapi sampai sekarang kedua BPR ini belum bisa menikmati tindaklanjut dari kedua paperda tersebut.

\"Mestinya pemda memperhatikan karena sudah memberi dividen, dan masuk ke kas daerah. Tapi BPR ini belum mendapat perhatian dari Pemda secara serius. Apakah bentuknya fresh money atau bentuknya aset,\" tandasnya.

Sumber: